Himpasikom.id-Dinamika penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia kembali mengalami perubahan strategis yang memantik perhatian luas di kalangan masyarakat, khususnya bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Setelah sebelumnya PT Pos Indonesia mengambil peran dominan dalam menyalurkan bantuan tunai secara langsung ke tangan penerima terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau akses perbankan kini muncul kebijakan baru yang mengarahkan kembali mekanisme penyaluran melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikelola oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kabar mengenai Bansos PT Pos dialihkan ke KKS Bank Himbara ini tentu menimbulkan beragam respons, mulai dari kebingungan mengenai teknis pencairan hingga harapan akan proses yang lebih efisien dan fleksibel.
Perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial bukanlah hal yang baru dalam ekosistem perlindungan sosial di tanah air. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), terus berupaya mencari formula paling efektif untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak dengan prinsip 6T: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi. Peralihan kembali ke sistem perbankan ini disinyalir sebagai langkah untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat prasejahtera serta memudahkan pemantauan transaksi secara digital yang lebih transparan dan akuntabel dibandingkan penyaluran tunai konvensional.
Namun, transisi dari metode penyaluran tunai via kantor pos menjadi non-tunai via kartu perbankan tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terdapat proses administratif panjang yang melibatkan pemadanan data, pembukaan rekening secara kolektif, hingga distribusi fisik kartu ke berbagai pelosok daerah. Memahami isi Surat Edaran Kemensos terbaru menjadi sangat krusial agar masyarakat tidak termakan isu liar atau hoaks yang beredar, serta dapat mempersiapkan dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan jika memang termasuk dalam daftar KPM yang mengalami migrasi penyalur.
Urgensi dan Latar Belakang Peralihan Mekanisme Penyaluran
Keputusan untuk mengalihkan kembali penyalur bantuan dari PT Pos ke Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BSI) didasari oleh evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyaluran periode sebelumnya. Meskipun PT Pos memiliki jangkauan kurir yang luar biasa hingga ke pelosok desa, metode penyaluran tunai (cash delivery) memiliki tantangan tersendiri, seperti antrean panjang yang melelahkan bagi lansia, risiko keamanan membawa uang tunai dalam jumlah besar, serta biaya operasional distribusi yang tidak sedikit.
Mendorong Inklusi Keuangan Nasional
Salah satu alasan fundamental di balik kebijakan ini adalah agenda besar pemerintah untuk percepatan inklusi keuangan. Dengan memiliki rekening bank (KKS), KPM tidak hanya sekadar menerima bantuan, tetapi juga diperkenalkan pada sistem perbankan. Saldo bantuan yang masuk tidak harus diambil semuanya sekaligus, melainkan bisa ditabung sebagian untuk kebutuhan mendesak di kemudian hari. Hal ini mendidik masyarakat untuk memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik, berbeda dengan sistem tunai via Pos yang cenderung mendorong penerima untuk menghabiskan uang bantuan dalam satu waktu.
Efisiensi dan Fleksibilitas Waktu Pengambilan
Penyaluran melalui KKS menawarkan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh penyaluran via Pos. Jika melalui PT Pos penerima harus datang sesuai jadwal undangan yang ditentukan—yang jika terlewat prosedurnya bisa menjadi rumit—maka dengan KKS, dana bantuan bisa diambil kapan saja lewat mesin ATM atau Agen Bank terdekat (seperti Agen BRILink atau Agen BNI 46) yang tersebar di banyak warung tetangga. Fleksibilitas ini sangat membantu KPM yang memiliki keterbatasan waktu karena bekerja atau kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk mengantre berjam-jam.
Membedah Mekanisme “Burekol” (Buka Rekening Kolektif)
Istilah yang paling sering muncul dalam Surat Edaran terkait migrasi ini adalah “Burekol” atau Buka Rekening Kolektif. Ini adalah proses di mana bank penyalur membuatkan rekening baru secara massal bagi KPM yang sebelumnya menyairkan bantuan lewat PT Pos, tanpa perlu nasabah datang satu per satu ke kantor cabang bank untuk mendaftar di awal.
Proses Burekol ini melibatkan kerja sama erat antara Dinas Sosial setempat, Pendamping Sosial PKH/TKSK, dan pihak Bank Himbara.
- Pemadanan Data Kependudukan: Langkah awal dimulai dari validasi data NIK KPM dengan data Dukcapil. Data yang tidak padan (misalnya beda ejaan nama atau tanggal lahir) seringkali menjadi penghambat utama kegagalan pembukaan rekening (gagal burekol).
- Pencetakan Buku Tabungan dan KKS: Setelah data valid, bank akan mencetak buku tabungan dan kartu ATM (KKS Merah Putih) baru.
- Jadwal Distribusi Undangan: KPM yang berhasil dibuatkan rekening akan menerima undangan dari bank atau pendamping sosial untuk proses serah terima kartu dan buku tabungan di titik komunitas (kantor desa/kelurahan). KPM wajib hadir sendiri dengan membawa KTP dan KK asli untuk aktivasi.
Wilayah dan Kriteria KPM yang Mengalami Peralihan
Perlu dipahami bahwa kebijakan migrasi ini tidak serta merta berlaku serentak di seluruh jengkal wilayah Indonesia pada detik yang sama. Terdapat pemetaan wilayah berdasarkan ketersediaan infrastruktur perbankan dan jaringan telekomunikasi. Surat Edaran Kemensos biasanya membagi strategi penyaluran menjadi beberapa klaster wilayah.
Wilayah Non-3T (Akses Mudah)
Untuk wilayah perkotaan dan perdesaan yang memiliki akses internet stabil serta jaringan mesin ATM/Agen Bank yang memadai, proses migrasi ke KKS menjadi prioritas utama. Di wilayah ini, peran PT Pos akan dikurangi secara signifikan dan dialihkan hampir sepenuhnya ke Himbara untuk efisiensi. KPM di wilayah ini yang sebelumnya cair di Pos wajib bersiap menerima KKS baru.
Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)
Pemerintah tetap realistis melihat kondisi geografis Indonesia. Untuk daerah 3T di mana sinyal internet sulit dan jarak ke bank memakan waktu berjam-jam atau berhari-hari perjalanan, peran PT Pos Indonesia tetap dipertahankan. PT Pos masih menjadi ujung tombak penyaluran di wilayah blank spot ini dengan mekanisme komunitas atau antaran langsung ke rumah (door-to-door). Jadi, bagi KPM yang tinggal di daerah pedalaman ekstrem, kemungkinan besar masih akan menerima bantuan secara tunai lewat Pos.
Tantangan dan Kendala di Masa Transisi
Masa peralihan sistem seperti ini tidak pernah lepas dari kendala teknis di lapangan yang seringkali membuat KPM cemas. Salah satu isu yang paling sering muncul adalah keterlambatan pencairan (“termin gantung”). Karena proses Burekol membutuhkan waktu, dana bantuan yang seharusnya cair bulan ini mungkin tertahan hingga KPM menerima kartu barunya.
Selain itu, masalah kegagalan distribusi (retur) juga kerap terjadi. Hal ini bisa disebabkan karena KPM pindah alamat tanpa melapor, KPM meninggal dunia tanpa ahli waris yang terdata, atau KPM sedang bekerja di luar kota saat jadwal pembagian kartu. Dalam kasus seperti ini, koordinasi aktif dengan Pendamping Sosial PKH di wilayah masing-masing menjadi sangat vital untuk memastikan hak bantuan tidak hangus dikembalikan ke kas negara.
Cara Memantau Status Penyaluran Secara Mandiri
Ketidakpastian mengenai apakah seseorang termasuk dalam daftar migrasi atau tidak bisa dijawab dengan melakukan pengecekan data secara berkala. Transparansi data penerima manfaat kini dapat diakses publik melalui kanal resmi yang disediakan pemerintah.
Melalui laman cekbansos.kemensos.go.id, masyarakat dapat melihat perubahan status penyalurannya.
- Perhatikan kolom “Penyalur” atau “Bank Penyalur”.
- Jika pada periode sebelumnya tertulis “PT POS INDONESIA”, namun pada periode salur terbaru berubah menjadi “BANK BRI”, “BANK MANDIRI”, “BANK BNI”, atau “BANK BSI”, maka dipastikan KPM tersebut masuk dalam skema migrasi.
- Namun, jika kolom penyalur masih tertulis “PT POS”, berarti pencairan masih menggunakan skema lama atau data belum diperbarui.
Selain itu, status “Proses Burekol” seringkali muncul dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) yang dipegang oleh pendamping sosial. Jika status ini muncul, artinya rekening sedang diproses dan KPM hanya perlu menunggu undangan pembagian kartu.
Kesimpulan
Kebijakan pengalihan penyaluran bansos dari PT Pos ke KKS Bank Himbara merupakan langkah strategis pemerintah untuk modernisasi sistem perlindungan sosial, meningkatkan akurasi data, dan mendorong inklusi keuangan. Meskipun menimbulkan dinamika administratif berupa proses Burekol yang memakan waktu, tujuan akhirnya adalah memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi penerima manfaat dalam jangka panjang.
Bagi masyarakat yang terdampak peralihan ini, kunci utamanya adalah memastikan data kependudukan (KK dan KTP) valid, serta aktif berkomunikasi dengan perangkat desa atau pendamping sosial untuk memantau jadwal distribusi kartu KKS baru agar bantuan dapat diterima tanpa hambatan.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah semua penerima Bansos Pos pasti pindah ke KKS?
Tidak semua. Kebijakan ini diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki akses perbankan dan internet yang baik. Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) kemungkinan besar masih akan dilayani oleh PT Pos Indonesia.
Apa yang harus dilakukan jika belum dapat undangan KKS baru padahal status di cekbansos sudah berubah bank?
Segera hubungi Pendamping PKH atau operator SIKS-NG di kantor desa/kelurahan. Ada kemungkinan kartu sudah dicetak namun belum terdistribusi, atau ada kendala data yang menyebabkan gagal burekol sehingga perlu perbaikan data kependudukan.
Apakah saldo bantuan akan hangus jika KKS baru belum diterima?
Bantuan tidak hangus selama KPM masih ditetapkan sebagai penerima dalam SK Kemensos. Dana tersebut akan terakumulasi dan bisa dicairkan sekaligus (rapel) setelah KKS diterima dan diaktifkan.
Apakah pengambilan KKS baru bisa diwakilkan?
Secara aturan perbankan, pengambilan buku tabungan dan ATM (KKS) harus dilakukan oleh yang bersangkutan (nama yang tertera di kartu) dengan membawa KTP asli. Jika KPM sakit parah atau lansia (bedridden), biasanya pihak bank didampingi pendamping sosial yang akan datang melakukan jemput bola ke rumah KPM, bukan diwakilkan pengambilannya ke bank.
Berapa lama proses Burekol sampai kartu diterima?
Waktunya bervariasi tergantung kesiapan data dan kecepatan bank pencetak. Biasanya memakan waktu antara 2 minggu hingga 1 bulan sejak data diserahkan ke pihak bank hingga jadwal distribusi keluar.
