Himpasikom.id-Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menetapkan skema insentif sebesar Rp 6 juta per hari bagi mitra penyedia fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasional dapur MBG sekaligus memberikan kepastian pendanaan bagi mitra yang terlibat dalam penyediaan layanan gizi bagi masyarakat.
Skema insentif tersebut diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026. Regulasi yang ditandatangani oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada akhir Desember 2025 ini menjadi dasar hukum resmi pemberian insentif kepada penyedia fasilitas dapur MBG di seluruh Indonesia.
Kebijakan ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan kualitas layanan gizi tetap terjaga. Pemerintah berharap dengan adanya insentif tetap, mitra dapat fokus pada pemenuhan standar operasional, keamanan pangan, dan kesiapan fasilitas tanpa dibebani ketidakpastian anggaran.
Dasar Hukum yang Menjamin Kepastian Insentif
Penetapan insentif Rp 6 juta per hari memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat. Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 menjadi pedoman teknis utama dalam tata kelola program MBG untuk tahun anggaran 2026.
Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa insentif diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada mitra penyedia fasilitas SPPG yang berperan penting dalam operasional dapur MBG. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, pemerintah memastikan bahwa skema ini bukan sekadar kebijakan sementara, melainkan bagian dari sistem tata kelola yang terstruktur dan berkelanjutan.
Regulasi ini juga memberikan kepastian bagi mitra yang ingin berinvestasi dalam pembangunan atau pengelolaan dapur MBG. Kepastian insentif menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi swasta dan individu untuk terlibat dalam program nasional tersebut.
Siapa yang Berhak Menerima Insentif Rp 6 Juta per Hari
Insentif diberikan kepada mitra penyedia fasilitas SPPG yang bekerja sama dengan pemerintah dalam mendukung operasional dapur MBG. Mitra tersebut dapat berupa perorangan maupun badan hukum, seperti perusahaan, koperasi, yayasan, atau organisasi lain yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Setiap fasilitas dapur yang memenuhi standar operasional berhak menerima insentif sebesar Rp 6 juta per hari operasional. Insentif ini diberikan selama enam hari dalam satu minggu, dengan evaluasi kinerja dilakukan selama dua tahun sejak dapur mulai beroperasi.
Salah satu hal yang menarik dari kebijakan ini adalah besaran insentif tidak dipengaruhi oleh jumlah penerima manfaat yang dilayani. Artinya, dapur MBG yang melayani jumlah penerima sedikit maupun banyak tetap menerima insentif dengan nominal yang sama, selama memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua dapur MBG memiliki kemampuan finansial yang stabil dalam menjalankan operasionalnya, tanpa harus khawatir terhadap fluktuasi jumlah penerima manfaat.
Tetap Dibayar Meski Ada Hari Libur
Pemerintah juga menetapkan bahwa insentif tetap diberikan meskipun terdapat hari libur nasional, cuti bersama, atau libur sekolah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan program MBG.
Perhitungan operasional untuk tahun 2026 menggunakan rumus 365 hari dikurangi 52 hari Minggu, sehingga total terdapat 313 hari operasional dalam satu tahun. Dengan demikian, dapur MBG tetap menerima insentif sepanjang memenuhi ketentuan operasional dan tidak dihentikan secara permanen.
Skema ini memberikan kepastian pendapatan bagi mitra penyedia dapur, sehingga mereka dapat merencanakan operasional jangka panjang dengan lebih baik, termasuk pengelolaan tenaga kerja, pengadaan bahan makanan, serta pemeliharaan fasilitas.
Kondisi yang Dapat Menyebabkan Insentif Dihentikan
Meski insentif diberikan secara rutin, pemerintah tetap menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat. Insentif dapat dihentikan jika fasilitas SPPG tidak memenuhi standar kesiapan operasional atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
Salah satu alasan penghentian adalah jika fasilitas tidak memenuhi standar standby readiness, yaitu kesiapan operasional yang mencakup kelengkapan fasilitas, tenaga kerja, dan sistem keamanan pangan. Selain itu, insentif juga dapat dihentikan jika mitra menerima tiga kali teguran dan tidak melakukan perbaikan.
Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat melakukan suspensi sementara terhadap pembayaran insentif. Suspensi ini dapat berlangsung maksimal tiga bulan dalam satu tahun anggaran. Setelah masa suspensi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan mengevaluasi apakah insentif dapat dilanjutkan atau dihentikan secara permanen.
Jika keputusan penghentian permanen diambil, maka pembayaran insentif langsung dihentikan sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan.
Dasar Perhitungan Insentif Rp 6 Juta per Hari
Penetapan angka Rp 6 juta per hari bukanlah angka yang ditentukan secara sembarangan. Pemerintah mempertimbangkan berbagai komponen biaya operasional yang diperlukan untuk menjalankan dapur MBG secara optimal.
Beberapa faktor yang menjadi dasar perhitungan antara lain biaya tenaga kerja, pengadaan bahan makanan, operasional dapur, pemeliharaan fasilitas, logistik, serta penerapan standar keamanan pangan.
Selain itu, insentif juga mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga kesiapan fasilitas setiap saat. Dapur MBG harus selalu siap beroperasi sesuai standar yang ditetapkan, termasuk dalam hal kebersihan, keamanan, dan kualitas makanan yang disajikan.
Dengan adanya insentif tetap, mitra dapat memastikan bahwa seluruh komponen operasional terpenuhi tanpa harus mengorbankan kualitas layanan.
Lebih Efisien Dibandingkan Dikelola Sepenuhnya oleh Pemerintah
Pemerintah menilai bahwa skema insentif kepada mitra lebih efisien dibandingkan jika seluruh fasilitas dapur MBG dibangun dan dikelola langsung oleh negara. Dengan melibatkan mitra, pemerintah dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada sekaligus mengurangi beban investasi awal.
Pendekatan ini juga memungkinkan perluasan program MBG secara lebih cepat dan fleksibel. Mitra lokal dapat berperan aktif dalam menyediakan fasilitas dapur sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
Selain itu, skema kemitraan ini mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung program nasional peningkatan gizi. Dengan adanya insentif yang jelas dan terjamin, minat untuk berpartisipasi dalam program ini diharapkan semakin meningkat.
Dampak Positif bagi Keberlanjutan Program MBG
Insentif Rp 6 juta per hari menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan program MBG. Dengan adanya dukungan finansial yang stabil, mitra dapat menjaga kualitas layanan dan memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak sekolah. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan dan keberlanjutan operasional dapur MBG.
Melalui kebijakan insentif ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem pelayanan gizi yang kuat dan berkelanjutan. Kepastian pendanaan tidak hanya memberikan manfaat bagi mitra penyedia dapur, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat penerima manfaat dapat terus memperoleh akses terhadap makanan bergizi.
Dengan landasan hukum yang jelas, skema insentif yang terstruktur, serta mekanisme pengawasan yang ketat, pemerintah optimistis program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas gizi nasional.
